NASIONAL (RA) - Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku dua minggu belakangan mengumpulkan mantan menteri atau pejabat yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), untuk membahas keberadaan dokumen hasil Tim Pencari Fakta (TPF) kematian aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib. Dipanggilnya para mantan menteri dan pejabat KIB, untuk memperjelas keberadaan temuan TPF atas kematian Munir yang menurutnya sudah bergeser ke nuansa politik.

 

"Kami buka kembali semua dokumen, catatan & ingatan kami-apa yang dilakukan pemerintah dalam penegakan hukum kasus Munir. Yang ingin kami konstruksikan bukan hanya tindak lanjut temuan TPF Munir, tetapi apa saja yang telah dilakukan pemerintah sejak Nov 2004," kata SBY dalam akun twitter @SBYudhoyono, Jakarta, Minggu (23/10). 

 

SBY meminta agar masyarakat mengingat bahwa kasus kematian Munir dalam penerbangan menggunakan pesawat Garuda yang tengah menuju Amsterdam 7 September 2004, dirinya belum menjabat sebagai presiden atau lebih tepatnya calon dalam Pilpres 2004. Barulah setelah tiga minggu menjadi presiden, dirinya ditemui Suciwati, isrti Munir.

 

SBY melanjutkan, kurang dari seminggu setelah pertemuan itu, TPF Munir belum dibentuk dan pihaknya memberangkatkan Tim Penyidik Polri ke Belanda. Namun SBY belum bersedia mengungkap secara gamblang mengenai temuan TPF Munir saat ini dan berjanji akan segera menyampaikan penjelasan soal TPF Munir dalam waktu dekat.

 

"Saya ingin publik tahu duduk persoalan yang benar. Saya memilih menahan diri & tak reaktif dalam tanggapi berbagai tudingan. Ini masalah yang penting & sensitif. Juga soal kebenaran & keadilan," @SBYudhoyono.

 

Pemerintah saat ini mengaku tak pernah menerima hasil temuan TPF Munir ke publik sehingga kesulitan membuka ke publik. Menurut Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Alexander Lay, Kemensesneg tidak bisa mengumumkan isi dokumen hasil investigasi TFP kasus Munir karena tidak pernah menerima laporan.

 

Alex menjelaskan, berdasarkan keterangan dari mantan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, dokumen investigasi TPF sudah diserahkan kepada Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono sejak tahun 2005. Namun, hingga saat ini dokumen tersebut tidak sampai ke Kemensesneg.

 

Waketum Partai Demokrat, Syarief Hasan, mengaku heran dengan langkah pemerintah yang meributkan keberadaan dokumen asli TPF Munir. Menurut Syarief, seharusnya pemerintah fokus pada penegakan hukum kematian Munir melalui rekomendasi dari TPF dan membuat tim baru jika belum puas dengan rekomendasi TPF era Presiden SBY.

 

"Dari dulu sudah saya bilang kenapa kok susah cari dokumen aslinya. Yang paling penting itu tindak lanjutnya dari rekomendasi itu. Kalau memang juga belum puas dengan tindak lanjut pemerintah SBY, silakan bikin TPF baru," kata Syarief di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/10).

 

Syarief mengatakan, pemerintah hanya perlu meminta kepada mantan anggota tim TPF era SBY apabila masih 'ngotot' ingin dokumen hasil investigasi TPF tanpa perlu mendorong agar SBY mengungkapkannya langsung ke publik.

 

Sebab dia meyakini jika ketumnya di Demokrat itu tak memiliki dokumen asli investigasi pembunuhan Munir. Sepengetahuan Syarief, saat masih menjabat Presiden, SBY telah menyampaikan dokumen tersebut kepada penegak hukum.

 

"Saya tidak tahu katanya diserahkan ke pemerintah, waktu itu yang buat TPF pak SBY diserahkan ke pemerintah, ya waktu itu pemerintah SBY. Mungkin karena proses administrasi surat menyurat mungkin di setneg atau seskab. Cari saja di sana, gampang itu," ujar dia.

 

Syarief juga mempersilakan Jaksa Agung M Prasetyo menemui SBY untuk mengonfirmasi keberadaan dokumen investigasi TPF. Namun, dia meminta pertemuan itu bukan dalam arti memanggil dan menuntut SBY terkait dokumen tersebut.

 

"Kalau mau ketemu silakan saja tapi bukan dalam arti kata panggil. Intinya, kalau tidak puas, karena itu kejadiannya di era Megawati bukan era Pak SBY, Pak SBY kan yang punya inisiatif buat TPF," tandasnya.

 

Hal senada dikatakan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto. Agus yakin dokumen hasil rekomendasi TPF tidak hilang. Dia pun membantah tudingan bahwa dokumen itu dipegang SBY. Selain itu, Agus memastikan SBY tidak mungkin menghilangkan dokumen berisi fakta pembunuhan Munir itu. 

 

"Kemarin ada yang menanyakan dan pemerintah hari ini menyatakan katanya datanya tidak ditemukan dan sebagainya, Kami yakin pasti ada datanya, kami yakini Kalau Pak SBY itu selalu teratur dan terukur," kata Agus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/10).

 

Agus meminta semua pihak menunggu pernyataan resmi yang dikeluarkan SBY dalam 2 hingga 3 hari ke depan seperti yang dijanjikan dalam akun twitter pribadinya. "Nanti secara resmi Pak SBY akan menyampaikan tentunya melalui kementerian yang terkait pada waktu itu," tandasnya. (merdeka.com)